30 cardsSeleksi Penerimaan IPDN
IPDN: Kunci Pemerintahan Daerah dan Integritas
Tiga puluh kartu ringkas tentang pemerintahan daerah, ketatanegaraan, anti korupsi, dan pelayanan publik untuk seleksi IPDN.
PDF study sheet
Free account needed to save, copy or download. We bring you back here.
1 / 30
0 known
TermClick or press Space to flip
Urusan pemerintahan absolut
GetMyMockTestQuestion side
Full list
Terms in this deck (30)
1
Urusan pemerintahan absolut
Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
2
Urusan pemerintahan konkuren
Urusan wajib dan urusan pilihan yang dibagi antara pusat dan daerah.
3
Desentralisasi
Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom.
4
Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur atau instansi vertikal.
5
Tugas pembantuan
Penugasan dari pusat kepada daerah disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana.
6
Penyelenggara pemerintahan daerah
Pemerintah daerah dan DPRD.
7
Fungsi DPRD
Legislasi, anggaran, dan pengawasan.
8
UU Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
9
BPD
Badan Permusyawaratan Desa.
10
Dana Desa
Bersumber dari APBN untuk mendukung pembangunan desa.
11
Keistimewaan DIY
Diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012.
12
Pemerintahan Aceh
Diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006.
13
Hari Otonomi Daerah
25 April.
14
Bentuk negara
Negara kesatuan berbentuk republik (Pasal 1 ayat 1 UUD 1945).
15
Negara hukum
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
16
Masa jabatan Presiden
Lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
17
Astagatra
Trigatra (geografi, kekayaan alam, kependudukan) dan pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan).
18
ZEE
Zona Ekonomi Eksklusif sampai 200 mil laut dari garis pangkal.
19
Wilayah negara
Diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2008.
20
Nilai anti korupsi KPK
Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil.
21
KPK
Dibentuk dengan UU Nomor 30 Tahun 2002.
22
LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, disampaikan kepada KPK.
23
Suap
Pemberian agar penerima berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya.
24
Pemerasan
Memaksa orang memberi sesuatu dengan menyalahgunakan wewenang.
25
Benturan kepentingan
Kepentingan pribadi yang memengaruhi objektivitas jabatan.
26
Pungutan liar
Pungutan di luar ketentuan resmi.
27
Zona integritas
Predikat WBK dan WBBM bagi unit kerja berintegritas.
28
Asas pelayanan publik
Kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan persamaan perlakuan.
29
Pelapor pelanggaran
Dilindungi agar tidak mengalami pembalasan.
30
SP4N-LAPOR!
Kanal pengaduan pelayanan publik nasional.