25 cardsSPMB PKN STAN
PKN STAN Fiskal dan Keuangan Negara
Konsep kunci APBN, perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan negara, dan rumus analitis SPMB PKN STAN.
PDF study sheet
Free account needed to save, copy or download. We bring you back here.
1 / 25
0 known
TermClick or press Space to flip
Bendahara Umum Negara (BUN)
GetMyMockTestQuestion side
Full list
Terms in this deck (25)
1
Bendahara Umum Negara (BUN)
Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan perbendaharaan dan kas negara.
2
Asas Kesatuan (Unity)
Asas anggaran yang mewajibkan seluruh pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen APBN yang utuh.
3
Asas Universalitas
Asas yang mewajibkan seluruh transaksi keuangan negara dibukukan secara bruto tanpa kompensasi langsung antara penerimaan dan pengeluaran.
4
Treasury Single Account (TSA)
Sistem perbendaharaan terpadu di mana seluruh saldo kas pemerintah dikonsolidasikan dalam Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.
5
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Dokumen pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai dasar pengeluaran kas negara oleh Pengguna Anggaran.
6
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mencairkan dana atas beban Rekening Kas Negara.
7
Batas Defisit Fiskal APBN
Maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang maksimal 60 persen dari PDB (UU No. 17/2003).
8
Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak diberi wewenang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri secara mandiri.
9
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok pajak, kredit pajak, dan sanksi bunga/denda yang masih harus dibayar.
10
Tarif PPN (UU HPP)
Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 persen sejak 1 April 2022 dan dijadwalkan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.
11
Daerah Pabean
Wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, ruang udara, serta tempat tertentu di ZEE dan landas kontinen (UU 17/2006).
12
Nilai Pabean (CIF)
Cost, Insurance, and Freight: dasar perhitungan pengenaan Bea Masuk atas impor barang ke dalam daerah pabean.
13
Objek Cukai di Indonesia
Barang tertentu yang perlu dikendalikan konsumsinya: etil alkohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau (rokok/cerutu/vape).
14
Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Tempat penimbunan berikat untuk mengolah barang impor dengan fasilitas penangguhan bea masuk yang ditujukan untuk ekspor.
15
Dana Alokasi Umum (DAU)
Transfer ke Daerah yang bersifat block grant untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai desentralisasi.
16
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Transfer dana APBN kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
17
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini audit tertinggi BPK yang menyatakan laporan keuangan pemerintah disajikan wajar dalam semua hal material sesuai SAP.
18
Basis Akrual (Accrual Accounting)
Basis akuntansi pemerintah yang mengakui hak dan kewajiban saat timbulnya transaksi, bukan saat kas diterima/dikeluarkan.
19
Sistem SPAN Kemenkeu
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara terintegrasi berbasis ERP yang mengelola proses anggaran dan kas pemerintah pusat.
20
Sukuk Proyek (SBSN)
Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur pemerintah dengan underlying asset riil.
21
Hak Mendahulu Utang Pajak
Hak istimewa negara untuk menerima pelunasan utang pajak atas hasil lelang sita aset mendahului kreditur lainnya.
22
Worldwide Income Principle
Asas perpajakan subjek dalam negeri di mana penghasilan dari dalam dan luar negeri dikenakan pajak penghasilan di Indonesia.
23
Modus Ponens Rule
Prinsip logika deduktif: Jika P maka Q. Premis: P terjadi. Simpulan valid: Q.
24
Modus Tollens Rule
Prinsip logika deduktif: Jika P maka Q. Premis: Tidak Q. Simpulan valid: Tidak P.
25
Sertifikat BNT Bendahara
Sertifikat kompetensi resmi yang wajib dimiliki oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran satuan kerja APBN.