25 cardsSeleksi Penerimaan IPDN

IPDN Tata Kelola dan Pamong Praja

Konsep inti otonomi daerah, etika aparatur pamong praja, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan IPDN.

PDF study sheet

Free account needed to save, copy or download. We bring you back here.

1 / 25
0 known
TermClick or press Space to flip
Asas Desentralisasi
GetMyMockTestQuestion side

Full list

Terms in this deck (25)

Seleksi Penerimaan IPDN mock tests →
1
Asas Desentralisasi
Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (UU No. 23/2014).
2
Asas Dekonsentrasi
Pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah provinsi.
3
Tugas Pembantuan (Medebewind)
Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah/desa untuk melaksanakan urusan tertentu disertai pembiayaan dan sarana.
4
Urusan Pemerintahan Absolut
6 urusan pusat: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
5
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman ketertiban umum linmas, dan sosial.
6
Pamong Praja
Aparatur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembinaan ketenteraman, dan pengayoman masyarakat.
7
Trigatra Ketahanan Nasional
Tiga aspek alamiah statis bangsa: posisi geografis wilayah, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan demografi penduduk.
8
Pancagatra Ketahanan Nasional
Lima aspek kemasyarakatan dinamis: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).
9
Peran Ganda Gubernur (GWPP)
Gubernur sebagai kepala daerah otonom provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi provinsi.
10
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Perangkat daerah yang bertugas menegakkan Perda/Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
11
Ombudsman Republik Indonesia
Lembaga negara independen pengawas penyelenggaraan pelayanan publik di pusat, daerah, dan BUMN/BUMD (UU No. 37/2008).
12
Maklumat Pelayanan
Pernyataan tertulis kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan.
13
Penundaan Berlarut (Undue Delay)
Maladministrasi berupa penguluran waktu penyelesaian layanan publik melampaui batas standar operasional tanpa alasan sah.
14
Gratifikasi Ilegal
Pemberian dalam arti luas kepada aparatur yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas (wajib lapor 30 hari).
15
Whistleblowing System (WBS)
Mekanisme pengaduan internal atas dugaan tindak pidana korupsi/pelanggaran dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
16
Sistem Merit ASN
Kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.
17
Zona Integritas (WBK/WBBM)
Predikat unit kerja birokrasi yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
18
APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
Inspektorat Jenderal kementerian, BPKP, dan Inspektorat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan intern pemerintah.
19
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di daerah.
20
SP4N-LAPOR!
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional terpadu untuk menjamin hak warga menyampaikan keluhan layanan.
21
Kawasan Perbatasan (BNPP)
Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dipimpin Mendagri untuk mengoordinasikan pembangunan wilayah perbatasan negara.
22
Modus Ponens
Kaidah inferensi logika: Jika P maka Q. Premis: P terjadi. Kesimpulan yang sah: Q.
23
Modus Tollens
Kaidah inferensi logika: Jika P maka Q. Premis: Tidak Q. Kesimpulan yang sah: Tidak P.
24
Silogisme Hipotetis
Aturan penalaran transitif: Jika P maka Q, dan Jika Q maka R, maka Jika P maka R.
25
Doktrin Sumpah Pamong Praja
Janji setia aparatur pamong praja untuk mendahulukan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan.

Seleksi Penerimaan IPDN in Indonesia

In Indonesia, Seleksi Penerimaan IPDN is part of: Civil service and public sector.

Students on the same pathway also practise: