29 cardsPPPK Indonesia
PPPK: Ringkasan ASN, Pelayanan Publik, dan Kebangsaan
Dua puluh sembilan kartu ringkas tentang nilai ASN, aturan manajemen PPPK, pelayanan publik, dan wawasan kebangsaan untuk seleksi PPPK.
PDF study sheet
Free account needed to save, copy or download. We bring you back here.
1 / 29
0 known
TermClick or press Space to flip
Nilai dasar ASN BerAKHLAK
GetMyMockTestQuestion side
Full list
Terms in this deck (29)
1
Nilai dasar ASN BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.
2
Komposisi ASN
ASN terdiri atas PNS dan PPPK menurut UU Nomor 20 Tahun 2023.
3
PP tentang Manajemen PPPK
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
4
Fungsi ASN
Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.
5
Sistem merit
Kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
6
UU Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
7
Lembaga pengawas pelayanan publik
Ombudsman Republik Indonesia, yang menerima laporan maladministrasi.
8
UU Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, memuat asas-asas umum pemerintahan yang baik.
9
UU Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
10
Dasar hukum SPBE
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11
Batas pelaporan gratifikasi
Paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan.
12
Maladministrasi
Perilaku melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan penerima layanan.
13
Standar pelayanan
Tolok ukur dan komitmen kualitas pelayanan kepada masyarakat.
14
Perjanjian Kinerja
Dokumen berisi sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai.
15
SAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16
Target SMART
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound.
17
Pembagian wewenang pusat dan daerah
Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
18
Pancasila lahir
Pidato Soekarno 1 Juni 1945; rumusan resmi disahkan PPKI 18 Agustus 1945.
19
Sumpah Pemuda
28 Oktober 1928: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan.
20
Hari Kebangkitan Nasional
20 Mei, diperingati berdasarkan berdirinya Budi Utomo pada 1908.
21
Amandemen UUD 1945
Dilakukan empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
22
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
Berasal dari kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular.
23
Deklarasi Djuanda
13 Desember 1957: laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah wilayah negara.
24
Kebebasan berpendapat
Dijamin konstitusi tetapi dibatasi hak orang lain, moral, dan ketertiban umum (Pasal 28J).
25
Pasal 33 UUD 1945
Mengatur perekonomian dan penguasaan negara atas kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
26
Lembaga pengawas keuangan negara
Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E UUD 1945).
27
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus perselisihan hasil pemilu.
28
Hierarki peraturan
UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten/kota.
29
Disposisi
Arahan tertulis pimpinan mengenai tindak lanjut suatu surat.
PPPK Indonesia in Indonesia
In Indonesia, PPPK Indonesia is part of: Civil service and public sector.
Students on the same pathway also practise: