Pemberian sanksi kode etik kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam pemilihan umum diatur untuk menjaga agar...
Answer and explanation
Correct answer: C. Birokrasi pemerintahan tetap profesional dan tidak terkooptasi kepentingan politik praktis
Langkah 1. Asas netralitas ASN diatur dalam UU No. 20/2023. ASN tidak boleh memihak kepada kepentingan pasangan calon manapun. Langkah 2. Tujuannya memastikan pelayanan publik berjalan adil, tidak bias politik, dan birokrasi terlindung dari intervensi kekuasaan. Jawaban: Birokrasi pemerintahan tetap profesional dan tidak terkooptasi kepentingan politik praktis. Mengapa bukan yang lain: ASN tetap memiliki hak suara, namun dilarang terlibat dalam politik praktis.
Practise more Integritas dan Bahasa Indonesia Baku ASN.
Free questions with an explanation for every one, and full timed CPNS Indonesia mock tests.
More Integritas dan Bahasa Indonesia Baku ASN questions
- Seorang pejabat pengadaan barang dan jasa menerima parsel mewah dari rekanan pemenang tender. Tindakan tersebut termasuk kategori...
- Sembilan nilai dasar integritas antikorupsi yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikelompokkan ke dalam tiga rumpun, yait…
- Nilai dasar ASN 'BerAKHLAK' yang dicanangkan pemerintah merupakan akronim dari orientasi perilaku kerja aparatur, yaitu...
- Manakah di antara kelompok kata berikut yang seluruhnya merupakan kata baku menurut KBBI dan pedoman ejaan EYD V?
- Cermati kalimat berikut: 'Berdasarkan hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa sampel air tersebut tercemar.' Kalimat tersebut tidak ef…
- Seorang ASN menolak tawaran uang pelicin dari pemohon izin yang ingin mempercepat proses verifikasi berkas. Sikap ASN tersebut mencerminkan…