Sanksi yang dapat dijatuhkan Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah yang menolak melaksanakan program strategis nasional adalah...
Answer and explanation
Correct answer: A. Teguran tertulis hingga pemberhentian sementara selama 3 bulan
Berdasarkan UU 23/2014 Pasal 67-68, kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai teguran tertulis dan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan.
Practise more Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Otonomi, dan Keberagaman Bangsa.
Free questions with an explanation for every one, and full timed Seleksi Penerimaan IPDN mock tests.
More Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Otonomi, dan Keberagaman Bangsa questions
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat disebut urusan...
- Pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi disebut...
- Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dengan kewajiban pembiayaan dari pusat…
- Urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat daerah meliputi...
- Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Gubernur selain sebagai kepala daerah otonom provinsi juga bertindak sebagai...
- Konsep Astagatra dalam doktrin Ketahanan Nasional Indonesia terdiri dari gabungan unsur Trigatra dan Pancagatra. Yang termasuk ke dalam Trig…