Seleksi Penerimaan IPDN · Wawasan Kebangsaan Pamong
Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Otonomi, dan Keberagaman Bangsa
99 practice questions, each with the answer and an explanation.
Practise Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Otonomi, dan Keberagaman Bangsa now
Random questions from this topic, one at a time. You see the answer and the explanation straight after each one.
All 99 questions
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat disebut urusan...
- Pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi disebut...
- Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dengan kewajiban pembiayaan dari pusat dinamakan...
- Urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat daerah meliputi...
- Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Gubernur selain sebagai kepala daerah otonom provinsi juga bertindak sebagai...
- Konsep Astagatra dalam doktrin Ketahanan Nasional Indonesia terdiri dari gabungan unsur Trigatra dan Pancagatra. Yang termasuk ke dalam Trigatra adalah...
- Nilai dasar Wawasan Nusantara memandang kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, yang bermakna bahwa...
- Kewenangan bupati atau wali kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada...
- Prinsip Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan utama untuk...
- Semboyan pamong praja 'Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani' menuntut seorang pamong praja di depan publik untuk...
- Lembaga nonstruktural di daerah yang bertugas merawat kerukunan dan memitigasi konflik antarumat beragama adalah...
- Pembentukan daerah otonom baru (pemekaran daerah) menurut UU 23/2014 harus melalui tahapan daerah persiapan selama kurun waktu...
- Sanksi yang dapat dijatuhkan Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah yang menolak melaksanakan program strategis nasional adalah...
- Dokumen rencana pembangunan daerah berjangka waktu lima tahunan yang disusun kepala daerah terpilih bersama perangkat daerah adalah...
- Dalam manajemen penanganan konflik sosial di daerah, bupati atau wali kota bertindak sebagai...
- Asas kepemerintahan yang baik yang mewajibkan aparatur mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan adalah...
- Fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah...
- Tali pengikat persatuan bangsa dalam semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' yang dirumuskan oleh Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma menekankan...
- Kewenangan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas menjadi wewenang...
- Pamong praja memiliki peran sebagai 'stabilisator' dan 'dinamisator' masyarakat lokal, yang bermakna bahwa pamong praja bertugas...
- Berdasarkan regulasi kepegawaian ASN, batas usia pensiun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Utama adalah...
- Pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh...
- Sistem Merit dalam manajemen ASN yang harus dijunjung tinggi oleh pamong praja didefinisikan sebagai kebijakan yang didasarkan pada...
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa hingga nasional merupakan perwujudan pendekatan perencanaan...
- Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertugas menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah adalah...
- Salah satu ciri utama penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menurut UNDP adalah 'Consensus Oriented', yang bermakna...
- Kewenangan kepala daerah untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bersumber dari...
- Dalam rangka membina kerukunan di wilayah multietnis, seorang aparatur pamong praja wajib menerapkan prinsip netralitas kultural, yaitu...
- Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan Peraturan Daerah Provinsi pada posisi...
- Kawasan perbatasan antarnegara diatur secara khusus oleh badan pemerintah tingkat pusat yang bernama...
- Pemberian dana desa bersumber langsung dari APBN kepada seluruh desa di Indonesia bertujuan strategis untuk...
- Lembaga pengawas internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah adalah...
- Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia memiliki makna yuridis bahwa...
- Berdasarkan prinsip desentralisasi asimetris, daerah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus dengan nomenklatur kelembagaan khas meliputi...
- Sumpah jabatan Pamong Praja mengandung komitmen luhur untuk menomorsatukan kepentingan bangsa dan negara di atas...
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren terdiri atas...
- Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi...
- Urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta...
- Urusan pemerintahan umum dalam UU 23/2014 berada di bawah kewenangan...
- Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi disebut...
- Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang disertai pembiayaan disebut...
- Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah bertugas antara lain...
- Fungsi DPRD menurut UU 23/2014 meliputi...
- Perda tentang APBD dibahas dan disetujui bersama antara...
- Camat dalam menjalankan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari...
- Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di bawah...
- Kedudukan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah...
- Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa bersama kepala desa dan berperan dalam musyawarah desa adalah...
- Sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN untuk mendukung pembangunan desa disebut...
- Daerah yang diberi status keistimewaan melalui UU No. 13 Tahun 2012 adalah...
- Aceh memiliki kekhususan pemerintahan yang diatur dalam...
- Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah...
- Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah...
- Lembaga negara yang mewakili daerah dan berwenang mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah adalah...
- Pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikenal dengan istilah...
- Ketahanan nasional Indonesia dikenal dengan konsep Astagatra yang terdiri atas...
- Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia memiliki unsur dasar berupa...
- Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lebarnya paling jauh...
- Hukum Laut Internasional yang disepakati pada tahun 1982 dan diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 disebut...
- Wilayah negara Indonesia diatur secara khusus dalam undang-undang...
- Nilai kearifan lokal gotong royong di desa dalam pemerintahan desa terutama diwujudkan melalui...
- Prinsip yang mengutamakan keputusan melalui pembahasan bersama untuk mencapai mufakat dalam pemerintahan merupakan penerapan sila...
- Hari Otonomi Daerah diperingati setiap tanggal...
- Bentuk negara Indonesia menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 adalah...
- Kedaulatan di Indonesia berada di tangan...
- Perubahan UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pasal...
- Lambang negara dan lagu kebangsaan diatur dalam Bab...
- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk...
- Pemilihan umum kepala daerah secara langsung diatur dengan prinsip...
- Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menegaskan tiga ikrar, yaitu...
- Contoh sikap seorang pamong praja dalam menjaga persatuan di wilayahnya adalah...
- Pelayanan di kantor kecamatan harus dilakukan kepada semua warga tanpa membedakan...
- Kewenangan daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri disebut...
- Penyelenggara pemerintahan daerah menurut UU 23/2014 adalah...
- Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama bertujuan untuk...
- Kebijakan transmigrasi pada awalnya bertujuan untuk...
- Nama lain dari wilayah administratif tingkat bawah di bawah kecamatan di perkotaan adalah...
- Pemekaran daerah otonom baru dilakukan dengan tujuan...
- Kepala daerah yang diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi digantikan oleh...
- Prinsip persatuan nasional dalam hubungan pusat dan daerah dijaga antara lain dengan...
- Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat...
- Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa...
- Salah satu tujuan negara menurut Pembukaan UUD 1945 adalah...
- Majelis yang menetapkan GBHN pada masa sebelum amandemen adalah...
- Lembaga negara yang dihapus melalui amandemen keempat UUD 1945 adalah...
- Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah...
- Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan pada tahun...
- Lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan umum adalah...
- Lembaga yang mengusulkan calon hakim agung adalah...
- Tugas utama Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah...
- Sistem pemerintahan desa yang bersumber pada hukum adat di Sumatera Barat disebut...
- Sebutan wilayah setingkat desa di Aceh adalah...
- Pasal UUD 1945 yang menjamin hak atas pendidikan adalah...
- Pasal UUD 1945 yang menegaskan kemerdekaan memeluk agama adalah...
- Pasal UUD 1945 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara adalah...
- Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia adalah...
- Peran pamong praja sebagai pelayan masyarakat dan pengayom tercermin dari sikap...
- Kebijakan publik yang baik dirumuskan dengan prinsip...
- Musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga nasional disingkat...