PPPK Indonesia · Kompetensi Teknis Dasar
Manajemen ASN, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik
105 practice questions, each with the answer and an explanation.
Practise Manajemen ASN, Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik now
Random questions from this topic, one at a time. You see the answer and the explanation straight after each one.
All 105 questions
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kedudukan PPPK didefinisikan sebagai...
- Salah satu perubahan mendasar hak pegawai dalam UU No. 20 Tahun 2023 adalah penyetaraan jaminan sosial bagi PPPK, yang meliputi...
- Ketentuan mengenai masa hubungan perjanjian kerja PPPK diatur dalam regulasi kepegawaian dengan durasi paling singkat dan perpanjangan berupa...
- Dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan dalam setiap kebijakan adalah...
- Seorang pejabat menolak berkas izin pemohon tanpa memeriksa dokumen lampiran teknis yang sebenarnya telah lengkap. Tindakan ini melanggar asas...
- Penggunaan wewenang oleh pejabat publik yang bertentangan dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang tersebut secara yuridis diklasifikasikan sebagai...
- Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN bertujuan menjamin pengelolaan kepegawaian yang objektif dengan tolok ukur utama berupa...
- Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maklumat pelayanan merupakan...
- Kanal pengaduan resmi nasional yang mengintegrasikan penanganan keluhan pelayanan publik di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah adalah...
- Pilar utama dalam transformasi digital tata kelola pemerintahan Indonesia yang diatur melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 adalah...
- Dalam skema pengelolaan kinerja ASN terbaru, dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai ditekankan pada...
- Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan adalah informasi yang...
- Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan tidak hormat dapat dijatuhkan apabila pegawai...
- Lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah...
- Penerapan asas kemanfaatan menuntut pejabat administrasi pemerintahan untuk mempertimbangkan...
- Syarat utama penggunaan wewenang diskresi oleh pejabat publik sesuai UU Administrasi Pemerintahan adalah...
- Core values BerAKHLAK yang diluncurkan oleh Presiden RI menjadi panduan perilaku seragam bagi seluruh ASN, yang merupakan akronim dari...
- Komponen standar pelayanan publik yang memberikan kepastian tenggat waktu penyelesaian berkas layanan bagi warga pemohon disebut...
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai instrumen pertanggungjawaban publik yang mengukur...
- Seorang aparatur dilarang mengambil keputusan yang memiliki benturan kepentingan. Benturan kepentingan terjadi saat...
- Tujuan utama pelaksanaan evaluasi kinerja berkala secara periodik (triwulanan) bagi pegawai PPPK adalah...
- Penerapan asas ketidakberpihakan (impartiality) dalam proses verifikasi tender publik bermakna bahwa...
- Inovasi Mal Pelayanan Publik (MPP) digital dirancang pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan dengan tujuan...
- Pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan oleh...
- Sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku, pegawai PPPK berhak atas jenis-jenis cuti berikut, yaitu...
- Kewajiban aparatur yang menggunakan kendaraan dinas operasional dalam rangka akuntabilitas BMN adalah...
- Dalam kerangka SPIP (PP No. 60/2008), tahapan penilaian risiko pada instansi pemerintah diawali dengan...
- Peran strategis APIP (Inspektorat Daerah / Inspektorat Jenderal) dalam tata kelola modern saat ini ditekankan sebagai...
- Prinsip 'Satu Data Indonesia' (Perpres No. 39/2019) mewajibkan data yang dikumpulkan instansi pemerintah memenuhi kriteria...
- Tujuan utama kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan bagi pejabat publik secara berkala adalah...
- Pendekatan perancangan layanan publik yang berpusat pada pengguna (user-centric) tercermin dalam langkah...
- Manfaat fundamental penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit pelayanan administrasi adalah...
- Bentuk maladministrasi berupa penundaan yang tidak beralasan (undue delay) dalam pelayanan publik terjadi apabila...
- Berdasarkan regulasi manajemen ASN, hak pengembangan kompetensi bagi pegawai PPPK diberikan paling sedikit...
- Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dijamin oleh undang-undang melalui hak untuk...
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri atas...
- Nilai dasar ASN yang disingkat BerAKHLAK mencakup...
- Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mencakup...
- Undang-Undang yang mengatur pelayanan publik secara umum adalah...
- Lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima laporan maladministrasi adalah...
- Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor...
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatur dengan...
- Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan yang wajib dimiliki penyelenggara berfungsi sebagai...
- Hak PPPK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mencakup...
- Kewajiban pegawai ASN menurut kode etik antara lain...
- Disiplin pegawai yang paling berat dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar adalah...
- Penilaian kinerja PPPK dilakukan untuk...
- Dokumen perencanaan kinerja yang memuat sasaran, indikator, dan target tahunan instansi pemerintah disebut...
- Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disingkat...
- Langkah pertama dalam siklus manajemen kepegawaian yang tepat untuk mengisi kekosongan jabatan adalah...
- Prinsip merit dalam manajemen ASN berarti...
- Fungsi ASN menurut undang-undang meliputi...
- Penerimaan hadiah oleh pegawai yang berhubungan dengan jabatan wajib dilaporkan kepada KPK dalam waktu paling lambat...
- Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) meliputi...
- Dalam pelayanan publik, maklumat pelayanan berfungsi untuk...
- Perubahan nama dan perluasan tugas instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan prinsip...
- Perlindungan bagi pelapor pelanggaran (whistleblower) di lingkungan instansi bertujuan untuk...
- Pengelolaan arsip surat dinas yang baik bermanfaat terutama untuk...
- Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip dasar yang harus dipenuhi antara lain...
- Surat dinas yang berisi perintah kepada pegawai untuk melaksanakan tugas disebut...
- Surat dinas yang ditujukan kepada banyak pihak untuk memberi penjelasan atau petunjuk pelaksanaan suatu hal disebut...
- Kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal...
- Prinsip otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah...
- Tata naskah dinas yang baik harus memenuhi syarat antara lain...
- Rapat koordinasi antarunit bertujuan terutama untuk...
- Tujuan reformasi birokrasi di Indonesia adalah...
- Dalam konteks pelayanan publik, maladministrasi berarti...
- Asas keterbukaan dalam administrasi pemerintahan berarti...
- Dasar perhitungan kenaikan gaji berkala bagi pegawai biasanya adalah...
- Pengaduan masyarakat atas layanan sebaiknya ditangani dengan cara...
- Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Daerah berada di bawah...
- Prinsip anti diskriminasi dalam pelayanan publik mengharuskan petugas...
- Pegawai yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri melanggar prinsip...
- Cuti tahunan bagi ASN merupakan...
- Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi untuk...
- Media paling tepat untuk menyampaikan informasi layanan kepada masyarakat luas secara cepat adalah...
- Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini adalah...
- Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor...
- Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan...
- Undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah...
- Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara adalah...
- Laporan harta kekayaan penyelenggara negara disampaikan kepada...
- Dokumen yang memuat rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk satu tahun disebut...
- Penilaian terhadap perilaku kerja pegawai dalam penilaian kinerja meliputi aspek...
- Sumpah atau janji ASN diucapkan...
- Perbedaan utama PNS dan PPPK berdasarkan status kepegawaiannya adalah...
- Pembinaan jiwa korps pegawai ASN bertujuan untuk...
- Fungsi hukum tata usaha negara dalam pelayanan publik yang menjamin keadilan bagi warga adalah...
- Prinsip efisiensi anggaran dalam penyusunan program unit kerja diwujudkan dengan...
- Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) diatur dalam...
- Manajemen PPPK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor...
- Kewajiban melaporkan penerimaan gratifikasi berkaitan dengan prinsip...
- Tata kelola arsip dinamis aktif adalah arsip yang...
- Dalam pengambilan keputusan administratif, dokumen yang digunakan untuk memberi izin resmi kepada pemohon disebut...
- Standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk...
- Dalam komunikasi kedinasan, bahasa yang paling tepat digunakan adalah...
- Sanksi bagi pegawai yang terbukti menerima suap berkaitan dengan jabatannya dapat berupa...
- Penyusunan target kinerja yang baik mengikuti prinsip SMART, yaitu...
- Peran pelayan publik dalam era digital yang tepat adalah...
- Batas usia pensiun PNS bagi pejabat administrasi pada umumnya adalah...